Pendahuluan
Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur
social politik di dalam mana ia beroperasi. Terutama, pers mencerminkan system
pengawasan social dengan mana hubungan antara orang dan lembaga diatur. Orang
harus melihat pada system-sistem masyarakat dimana per situ berfungsi. Untuk
melihat system-sistem social dalam kaitan yang sesungguhnya dengan pers, orang
harus melihat keyakian dan asumsi dasar yang dimiliki masyarakat itu : hakikat
manusia, hakikat masyarakat dan Negara, hubungan antar manusia dengan Negara,
hakikat pengetahuan dan kebenaran. Jadi pada akhirnya perbedaan pada system
pers adalah perbedaan filsafat.
Teori Pers Otoritarian
Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, segera
setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran
dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang
–orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut
mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan.
Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu
itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang
kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung.
Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan
ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung
kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian
merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana
pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan.
Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah
kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep
pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan
pemerintahan. Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian
dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam
perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.
Teori Pers Libertarian
Teori ini memutarbalikkan posisi manusia dan Negara
sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap
sebagai mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang
salah, antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika
dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan
alternative. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan,
hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap
sebagai mitra dalam mencari kebenaran.
Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah,
melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan
menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan
sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari
pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat
harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas
pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat
maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.
Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir
saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada
aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru di
Negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di
Negara-negara non komunis.
Teori Pers Tanggungjawab Sosial
Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian
pers. Teori Tanggungjawab social punya asumsi utama : bahwa kebebasan,
mengandung didalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan; dan pers yang telah
menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus
bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting
komunikasi massa dalam masyarakat modern.
Asal saja pers tau tanggungjawabnya dan menjadikan itu
landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka system libertarian akan dapat
memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya,
maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi
massa.
Pada dasarnya fungsi pers dibawah teori tanggungjawab social
sama dengan fungsi pers dalam teori Libertarian. Digambarkan ada enam tugas
pers :
1.
Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi,
diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
2.
Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa
sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
3.
Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak
sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.
4.
Melayani system ekonomi dengan mempertemukan pembeli
dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan,
5.
Menyediakan hiburan
6.
mengusahakan sendiri biaya financial, demikian rupa
sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.
Teori Pers Soviet Komunis
Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di
orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam
tindakan-tindakan masyarakat. Kekuasaan itu mencapai puncaknya (a) jika
digabungkan dengan semberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi , dan
(b) jika ia diorganisir dan diarahkan. Partai Komunis memiliki kekuatan
organisasi ini. partai tidak hanya menylipkan dirinya sendiri ke posisi
pemimpin massa; dalam pengertian yang sesungguhnya, Partai menciptakan massa
dengan mengorganisirnya dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang
merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang
termobilisir. Partai mengganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa
pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa.
Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan
bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawabnya para
agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa digunakan secara
instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai. Komunikasi massa
secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan
negara dan pengaruh partai.
Komunikasi massa digunakan untuk instrumen persatuan di dalam
negara dan di dalam partai. Komunikasi massa hampir secara ekslusif digunakan
sebagai instrumen propaganda dan agitasi. Komunikasi massa ini punya ciri
adanya tanggungjawab yang dipaksakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar