Pilpres 2014 dan Kritikan Pedas MetroTV

Sentilan Sentilan episode 16 Januari 2012 pukul 22.30 WIB mengangkat WC 2 Milyar DPR sebagai tema mereka. Dua orang pemeran utama, Butet Kertarajasa sebagai pembantu dan Slamet Raharjo sebagai 'ndoro' majikan. Ditemani oleh dua bintang tamu, Arswendo Atmowiloto sebagai anggota DPR-RI gadungan dan Mucle sebagai pakar pembuat WC. Kritik yang dibalut dengan humor memang merupakan bumbu utama dari acara ini. Misalnya saja Butet yang berjenaka dengan mengatakan bahwa WC 2Milyar ini nantinya akan menjadi WC Nasional, mengikuti demam Esemka yang diplot akan menjadi Mobil Nasional. Dia bilang nantinya DPR-RI akan memasyarakatkan WC dan mem-WC-kan masyarakat. Dan banyak lagi lontarak kritik dari para pengisi acara.

Sentilan Sentilun merupakan satu dari sekian banyak acara MetroTV yang bernuansa sama, yaitu kritikan terhadap kinerja pemerintah sekarang. Kerapkali kritikan yang mereka lontarkan pun cukup pedas dan vulgar. Contoh nyatanya yang pada kutipan acara Sentilan Sentilun diatas. Editorial Media Indonesia pun memiliki nuansa sama. Acara yang biasa dipandu oleh Aviani Malik dan Cheryl Tanzil ini biasanya akan membahas satu isu tertentu untuk kemudian dikritik. Sebelum mulai, biasanya akan diputar satu video klip mengenai isu yang akan dibahas. (You can watch one video by click this text). Video ini diputar dengan narator yang atraktif. Entah deskripsi seperti apa yang cukup untuk mengganti kata atraktif. Yang pasti gaya bicara, intonasi, kecepatan suara, kosakata dan tata bahasa cukup unik. Acara ini juga membuka interaksi langsung dengan audiens yaitu melalui line telepon dan SMS. Biasanya SMS yang masuk akan ditampilkan pada layar. Dan SMS-SMS tersebut pun tidak lain dan tidak bukan, mengkritik kinerja pemerintah. Beberapa isu yang diangkat adalah Rosa (Mindo Rosalina Manulang) Menyingkap Tabir (17 Jan 2012), Negeri AutoPilot (16 Jan 2012), Ancaman Untuk Rosa (14 Jan 2012) dan Ruang Rapat Banggar DPR (13 Jan 2012). Acara lainnya adalah Provocative Proactive yang mengincar anak muda sebagai segmentasi.

Berbagai macam kritik yang dilontarkan MetroTV setidaknya sesuai dengan fungsi media massa dari Harold Lasswell, yaitu surveillance, interpretation and linkage. Industri Media berperan sebagai kamera pengintai bagi kinerja pemerintah yang kemudian dipersembahkan melalui media sebagai hasil interpretasi mereka. Namun tidak hanya itu, dari fenomena MetroTV ini kita dapat melihat peran Hegemony media. Metro TV berupaya menanamkan kerangka berpikir tertentu kepada audiens mereka. Kritik, kritik dan kritik. Mungkin itulah ideologi yang coba mereka sampaikan. Pagi hari, ketika anda menonton MetroTV, acara Editorial Media Indonesia sudah menanti. Disusul dengan Eight to Eleven Show. Sore hari anda akan disuguhkan acara Metro Realitas, Metro Hari Ini, sampai pada Suara Anda.

 Geliat MetroTV dalam mengkritik pemerintah ini tentu tidak terlepas dari owner mereka yaitu Surya Dharma Paloh. Manta politisi partai Golkar ini merupakan pemilik Media Group yang menaungi 3 media massa, yaitu Metro TV, Media Indonesia dan Lampung Post. Gerak-gerik Surya Paloh di industri media memang sudah cukup lama. Sempat mendirikan Harian Prioritas yang akhirnya SIUPP-nya dicabut oleh pemerintah karena alasan melanggar kode etik jurnalistik. Sampai akhirnya pada tahun 2000 mendirikan MetroTV.

Memposisikan diri sebagai pemilik, tentu ada keunggulan tersendiri. Posisi pemilik berada diatas semua jajaran direksi serta editorial. Sebagai bagian dari kelompok oposisi dari pemerintah yang berjalan sekarang (SBY-Boediono) tentu Surya Paloh memiliki 'gereget' tersendiri terhadap kinerja pemerintah. Dan seakan-akan MetroTV dirasuki oleh ruh Surya Paloh.

Tapi, belakangan ini Sang Pemilik memiliki kesibukan lain yang nampaknya cukup menyita waktu. YA, saat ini Surya Paloh sedang sibuk dengan Partai Nasional Demokrat. Partai yang belum lama berdiri ini, megusung Gerakan Perubahan sebagai tagline. Iklan-iklan yang muncul di televisi pun selalu bertemakan perubahan. Apakah pendirian partai ini berkaitan dengan Pilpres 2014? hmm... let see.

Pilpres 2009 lalu, nama Surya Paloh ini memang tidak termasuk dalam 3 pasangan capres-cawapres. Surya Paloh dikalahkan oleh Jusuf Kalla sebagai perwakilan Golkar yang berpasangan dengan Wiranto. Nampaknya ada sedikit rasa sakit hati dari pahitnya masa lalu yang kelam. Dan pilpres 2014 menjadi ajang pembuktian Paloh dikancah politik negeri ini. Bukan suatu hal yang baru kalo pendiri, ketua umum atau petinggi partai kemudian maju atau dicalonkan sebagai Calon Presiden. SBY, yang memotori pendirian Partai Demokrat. Jusuf Kalla, ketua umum Golkar dan Capres 2009. Wiranto, -meskipun sedikit nekat- berpasangan dengan Jusuf Kalla. Megawati dan Prabowo pun keduanya petinggi parta (PDIP dan Gerindra).

Seandainya Surya Paloh maju sebagai Capres atau Cawapres 2014 nanti, apakah pola kritikan MetroTV akan berubah? atau katakanlah Surya Paloh terpilih menjadi presiden 2014-2019 nanti, apakah MetroTV mengkritik pemerintah sang bos besar? Belum lagi, ada nama Hary Tanoesoedibjo - pemilik MNC Group- yang notabene telah menjadi raja media tanah air.

Fenomena ini semakin menarik untuk disimak. Nampaknya akan terjadi beberapa peristiwa unik terkait media ownership. "Form of ownership inevitably has an influence on content" (McQuail, 2010 hal. 228). Bentuk kepemilikan media akan mempengaruhi kandungan pesan media. Itu memang sudah tejadi. Berita mengenai kegiatan Partai Nasdem (yang bagus-bagus) sering dimuat di MetroTV, berita mengenai Partai Golkar (juga yang bagus-bagus) sering disiarkan di TVOne.

Huh... sangat tidak kalo nanti MetroTV yang terkenal "kejam", lantas menjadi "lembek". Saya harap, MetroTV tetap profesional dan tidak mengubah "core" bisnis mereka, kritik pemerintah.

Dari Guttenberg Sampai Zuckerberg

Tahun 1455 merupakan titik perubahan era komunikasi. Pada tahun ini Gutenberg telah berhasil menciptakan sebuah alat yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu alat cetak -meskipun masih terjadi perdebatan karena mesin serupa telah ditemukan di Cina 600 tahun sebelumnya-. Penciptaan alat cetak ini tentu saja menjadi sebuah fenomena tersendiri.  Gutenberg tidak hanya berhasil menciptakan mesin cetak, dia juga telah berhasil menciptakan sebuah pola pikir baru tentang buku (ataupun media cetak lainnya). Pada zaman itu belum tercipta suatu media yang dapat menjadi penyebar informasi kepada khalayak dalam jumlah yang banyak. Budaya lisan pada zaman itu sangatlah kental. Pesan-pesan seringkali -dan memang hanya- disampaikan melalui lisan. Maka terciptalah cerita-cerita rakyat, mitos, dongeng, puisi, lagu dls.

Sebelumnya, buku merupakan sebuah benda yang teramat mahal dan hanya beberapa gelintir orang saja yang mampu membeli. Bayangkan saja, sebelum terciptanya mesin cetak (movable printer) oleh Gutenberg Anda harus menyalin sebuah buku dengan tulisan tangan. Saya tidak habis pikir, bagaimana dengan buku-buku teks kuliah yang tebalnya bisa mencapai 300-400 halaman!! Revolusi pun dimulai. Dengan bantuan mesin cetak Gutenberg proses produksi buku menjadi lebih cepat, mudah dan tentunya murah. Buku pertama yang dicetak oleh mesin ini adalah Injil.  

Budaya tulisan pun dimulai. Tidak hanya buku yang berkembang, tapi industri surat kabar pun mulai bermunculuan. Aeropagetica (1644), Publick Occureness (1690), New York Sun (1833), Kompas, Pikiran Rakyat, Lampu Merah, Pos Kota dan ribuan atau bahkan jutaan nama surat kabar bermunculan. Kemudian penemuan telepon dan telegraph oleh Bell dan Morse (pada akhir 1900an) juga telah menciptakan era komunikasi baru. Komunikasi telepon pertama kali dilakukan oleh Alexander Graham Bell dan asistennya Watson pada 10 Maret 1876. Penemuan telepon dan telegraph telah menciptakan komunikasi dengan perantara mesin (Machine-Assisted Communication). Pola komunikasi ini membuat komunikasi interpesonal dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Malin Kundang (di Pulau Sumatera) dapat berinteraksi dengan Kabayan (Jawa Barat) melalui telepon. Kemudian disusul lagi dengan penemuan radio, televisi, music recording, film. Media massa menjadi beragam.

Satu revolusi lagi tercipta pada saat mulai digunakannya internet pada ranah publik. Internet -yang sebelumnya bernama ARPANet- pada awal mulanya tidak ditujukan untuk penggunaan secara umum. Internet hanyalah sebuan jaringan komunikasi yang dapat mempermudah komunikasi antara ilmuwan di Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan Pemerintah Pusat. Sungguh pemikiran yang revolusioner.

Internet terus berkembang dan semakin variatif. Berbagai fitur baru bermunculan; www, search engine, chatting, email, blog, e-commerce, e-learning, Youtube, sampai pada media social (myspace, facebook, twitter) yang kini sedang digemari. Banyak sekali faktor yang membuat internet ini semakin digandrungi dan menjadi media kontemporer. Kemajuan di bidang sangat mempengaruhi perkembangan internet. Para Jenius di Sillicon Valley lah yang setidaknya mendongkrak perkembangan internet.

Entah sudah berapa juta alamat website di internet, berapa juta informasi tersedia, berapa juta email yang setiap hari terkirim, berapa juta video yang diunggah di Youtube. Internet semakin crowded. Bahkan teknologi IPv4 pun sudah tidak sanggup menampung ratusan juta lalu-lintas internet dan harus dialihkan ke IPv6.

Media social tentunya menjadi suatu tren tersendiri. Friendster, MySpace, Facebok, Twitter, FourSquare dll menjadi magnet bagi masyarakat untuk ikut menjadi pengguna aktif internet. Hari ini nampaknya agak kurang gaul kalau belum memiliki satu akun media social. Saya sendiri mau tidak mau harus menuruti tren dengan memiliki akun di lebih dari satu media social.

Bahkan beberapa fenomena pun tercipta akibat bantuan dari media social. Sebut saja aksi pengumpulan koin Prita, Bibit-Chandra dan beberapa kasus lainnya. Sisi negatifnya pun ada, penculikan anak, ketagihan (addiction), blind date yang kerap kali berujung pada perkosaan dll.

Perkembangan teknologi komunikasi ini tentunya tidak akan berhenti pada media social. Gutenberg, Bell, Morse, Marconi, Page-Bin, Jack Dorsey dan Zuckenberg merupakan nama-nama para pencipta tren komunikasi tersebut. Entah akan ada kejuta apa lagi dalam perkembangan teknologi komunikasi, dan saya harap seh akan muncul nama orang Indonesia.... Yaah...kita tunggu aja beberapa tahun ke depan


Bahan Bacaan:
Baran and Davis. 2009. Mass Communication Theory: Foundations, Ferment and Future. Sixth Edition. USA: Wadsworth
Paxson, Peyton. 2010. Mass Communication and Media Studies: An Introduction. New York: Continuum International Publishing Book

Empat Teori Pers

Pendahuluan

Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur social politik di dalam mana ia beroperasi. Terutama, pers mencerminkan system pengawasan social dengan mana hubungan antara orang dan lembaga diatur. Orang harus melihat pada system-sistem masyarakat dimana per situ berfungsi. Untuk melihat system-sistem social dalam kaitan yang sesungguhnya dengan pers, orang harus melihat keyakian dan asumsi dasar yang dimiliki masyarakat itu : hakikat manusia, hakikat masyarakat dan Negara, hubungan antar manusia dengan Negara, hakikat pengetahuan dan kebenaran. Jadi pada akhirnya perbedaan pada system pers adalah perbedaan filsafat.

Teori Pers Otoritarian

Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang –orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung.

Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.

Teori Pers Libertarian

Teori ini memutarbalikkan posisi manusia dan Negara sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternative. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran.

Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.

Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru di Negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis.

Teori Pers Tanggungjawab Sosial

Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. Teori Tanggungjawab social punya asumsi utama : bahwa kebebasan, mengandung didalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan; dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern.

Asal saja pers tau tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka system libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa.

Pada dasarnya fungsi pers dibawah teori tanggungjawab social sama dengan fungsi pers dalam teori Libertarian. Digambarkan ada enam tugas pers :

1.        Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

2.        Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.

3.        Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.

4.        Melayani system ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan,

5.        Menyediakan hiburan

6.        mengusahakan sendiri biaya financial, demikian rupa sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.

Teori Pers Soviet Komunis

Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat. Kekuasaan itu mencapai puncaknya (a) jika digabungkan dengan semberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi , dan (b) jika ia diorganisir dan diarahkan. Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. partai tidak hanya menylipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa; dalam pengertian yang sesungguhnya, Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang termobilisir. Partai mengganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa.

Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawabnya para agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa digunakan secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai. Komunikasi massa secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh partai.

Komunikasi massa digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai. Komunikasi massa hampir secara ekslusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi. Komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggungjawab yang dipaksakan.

Krisis Public Relations (Chapter 2)

Ternyata krisis tidak hanya berlangsung seketika. Krisis juga dapat terjadi secara perlahan-lahan. Berdasarkan waktu terjadinya krisis, Seymour dan Moore (dalam Tench dan Yeomans, 2006) memberikan metapora yang unik, yaitu Cobra Crises (krisis kobra) dan Phyton Crises (krisis piton). Ular kobra merupakan binatang yang sangat mematikan. Bisa yang dihasilkan mampu membunuh siapa saja dalam hitungan detik. Dan itulah yang dimaksud dengan krisis kobra. Krisis yang datang tidak terduga dan membuat panik perusahaan. Berbeda dengan krisis piton, krisis ini datang secara perlahan-lahan. Seperti layaknya ulat piton yang dengan sabar melilit mangsanya. Bahkan lilitan ulat piton ini – perlahan tapi pasti- mampu meremukkan tulang rusuk manusia. Fenomena berkembangnya dunia teknologi informasi setidaknya memberikan dampak bagi perusahaan. Teknologi informasi yang menjanjikan kemudahan dapat menjadi krisis bagi perusahaan yang tidak mampu beradaptasi. Dan hasilnya dapat kita  lihat pada perusahaan-perusahaan yang mengadopsi pelayanan berbasis IT seperti perbankan misalnya.

Krisis yang melanda sebuah perusahaan dapat ditangani melalui beberapa upaya terintegrasi yang disebut manajemen krisis. Baines, Egan dan Jefkins (2004) mendefinisikan manajemen krisis sebagai perencanaan untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak dapat diperkirakan kedatangannya. Memang benar, seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya bahwa salah satu sifat krisis adalah unpredictable. Namun, bukan suatu hal yang tidak mungkin bahwa perencanaan dapat dilakukan pada sesuatu yang sulit diperkirakan kapan munculnya.

Hal ini pun senada dengan Tench dan Yeomans (2006) yang menekankan kunci keberhasilan manajemen krisis adalah ketersiapan (preparedness). Persiapan krisis dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa perkara yang dapat menimbulkan krisis. Misalnya saja isu kesejahteraan yang sedang melanda di beberapa kawasan di Jawa Barat. Beberapa waktu lalu rombongan buruh mendatangi kantor Bupati Cimahi meminta kenaikan UMK (Upah Minimum Kota). Perusahaan mestinya melakukan persiapan untuk mengantisipasi kenaikan UMK tersebut. Komunikasi yang intensif dan berkesinambungan dapat meningkatkan kewaspadaan perusahaan pada isu kesejahteraan tersebut.

 Krisis dapat terjadi dalam beberapa fase. Kasali (1994) membagi krisis ke dalam empat fase, yaitu (1) Tahap Prodormal, (2) Tahap Akut, (3) Tahap Kronik dan (4) Tahap Resolusi. Tahap prodromal seringkali diabaikan oleh perusahaan. Padahal pada tahap ini beberapa indikasi kemunculan krisis sudah nyata. Oleh karena itu tahap ini juga sering disebut sebagai warning stage. Namun, jika manajemen tidak peka terhadap sinyal-sinyal kemunculan krisis, maka tahap ini juga akan menjadi turning point dan krisis akan bergeser ke tahap yang lebih serius, tahap akut. Para pakar krisis umumnya sependapat bahwa sekalipun krisis pada tahap ini sangat ringan, pemecahan dini secara tuntas sangat penting.

Tahap akut merupakan tahap terjadinya krisis. Pada kasus Freeport, tahap ini ditandai dengan dimulainya demonstrasi karyawan untuk menuntut kenaikan upah. Salah satu kesulitan besar dalam menghadapi krisis  pada tahap ini adalah intensitas dan kecepatan serangan yang datang dari berbagai pihak. Kecepatan ditentukan oleh jenis krisis yang menimpa perusahaan, sedangkan intensitas ditentukan oleh kompleksnya permasalahan.

Tahap selanjutnya, tahap kronis, yang seringkali disebut sebagai clean up phase atau the post mortem. Pada tahap ini perusahaan mulai beradaptasi terhadap krisis. Misalnya saja perubahan structural, penggantian pemilik, suntikan modal baru ataupun kenaikan upah karyawan. Pada tahap ini media massa mulai jenuh memberitakan kondisi perusahaan.

Tahap Resolusi merupakan tahap penyembuhan. Meski bencana besar telah berlalu, seorang manajer krisis tetap perlu berhati-hati. Tahap ini tidak berarti krisis sudah berakhir sepenuhnya. Krisis umumnya berbentuk seperti siklus yang akan membawa kembali pada keadaan semula.

Lain lagi Fearn-Banks (dalam Tench dan Yeomans, 2006) yang membagi krisis ke dalam lima tahap (Five stages of a crisis), yaitu (1) Deteksi (detection), (2) Persiapan/pencegahan (preparation/prevention), (3) Pertahanan/adaptasi (containment), (4) Pemulihan (recovery) dan (5) Pembelajaran (learning). Pada tahap pertama seorang manajer krisis memantau beberapa indikasi yang dapat menimbulkan krisis. Langkah yang dilakukan dengan cara memantau isu yang berkembang diantara publik perusahaan. Misalnya saja isu kesejahteraan di antara karyawan, kenaikan tariff dasar listrik yang akan dilakukan pemerintah, ataupun beberapa keluhan pelanggan.

Tahap persiapan merupakan tahap perencanaan penanganan krisis. Manajer krisis membuat satu kebijakan untuk menghadapi krisis. Seperti menunjuk seorang juru bicara, membentuk tim khusus untuk menangani sumber pemberitaan media ataupun membuat sebuah buku pedoman menangani krisis. Tahap selanjutnya, containment, menandakan krisis sedang berlangsung. Pada tahap ini perusahaan mengimplementasikan berbagai perencanaan yang telah dilakukan. Melakukan product recall, konferensi pers, berunding dengan karyawan yang demonstrasi ataupun langkah lainnya. Tahap pemulihan ditandai dengan kembalinya perusahaan pada aktivitas normal mereka. Penjualan sudah mulai membaik, karyawan yang semula mogok pun sudah kembali bekerja. Lalu selanjutnya krisis yang sudah terjadi sebaiknya dilakukan evaluasi serta pembelajaran. Tahap pembelajaran mengharuskan perusahaan mengambil pelajaran dari krisis yang sudah dilalui. Pembelajaran dilakukan agar perusahaan siap apabila krisis yang sama terjadi kembali.

PHK : Antara Realita dan Undang-undang (Chapter 2)

PHK: Tinjauan Undang-Undang

Kasus PHK memang seringkali menghiasi hubungan industrial antara manajemen dengan karyawan. Namun, PHK tidak dibenarkan untuk sering dilakukan oleh perusahaan. PHK bersifat ‘makruh’, artinya boleh saja dilakukan tapi tidak dianjurkan. Melalui Undang-undang nomor 13 tahun 2003, pemerintah telah melindungi hak-hak pekerja termasuk Pemutusan Hubungan Kerja.

Bab 12 undang-undang ini dikhususkan berbicara mengenai pemutusan hubungan kerja. Aturan main sudah dijelaskan secara rinci pada bab ini. Misalnya ruang lingkup PHK, yaitu pada badan usaha yang berbadan hukum atau tidak (pasal 150). Dijelaskan lebih rinci lagi kepemilikan badan hukum tersebut serta terdapat ketentuan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain. Itu artinya PHK berlaku pada ikatan kerjasama antara majikan dengan karyawan. Ikatan kerjasama antara majikan dengan karyawan tergambar jelas pada kata membayar upah dan mempekerjakan.

Namun, PHK sangat tidak dianjurkan. Pasal 151 menerangkan dengan jelas bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat/buruh, buruh dan pemerintah dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Benar-benar rangkaian kata yang manis untuk melindungi kelangsungan hidup para pekerja. Di negara yang angka pengangguran cukup tinggi –seperti Indonesia- PHK memang menjadi hal yang sangat menakutkan. Misalnya saja pada krisis moneter yang melanda Indonesia. Beberapa perusahaan harus merumahkan sebagian besar karyawannya lantaran ketidakmampuan bertahanan hidup di nuansa krisis.

Namun, apakah benar upaya pencegahan PHK telah terwujud dalam kehidupan nyata? Majikan, karyawan dan pemerintah merupakan ‘tiga serangkai’ yang terlibat dalam lingkup ketenagakerjaan ini. Karyawan tidak memiliki peran yang cukup besar dalam realisasi pasal ini. Karena PHK merupakan kuasa perusahaan serta pengawasan pemerintah.

Pasal 153-155 dengan sangat jelas memberi batasan mengenai PHK. Namun, aksi Freeport memecat Sudiro karena telah memprakarsai aksi mogok karyawan tidak bisa diterima begitu saja. Upaya Sudiro memperjuangkan kesejahteraan karyawan Freeport jelas tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang disebut dalam pasal 158. Sudiro justru sedang melakukan aktivitas serikat pekerja.

Kasus Sudiro ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti yang ditempuh karyawan Bakrie Life. Kedua lembaga ini memang sudah seharusnya memposisikan diri mereka sebagai mediator pada kasus-kasus hubungan industrial. Tapi tidak terjadi pada kasus Sudiro.

Sudiro dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Aktivitas Sudiro dianggap memprovokasi karyawan lain untuk menuntut kesejahteraan. Dan memang aksi Sudiro ini cukup berhasil. Sudiro telah berhasil membangunkan naga tidur. Semua karyawan Freeport (non-staff) pada akhirnya mogok kerja menuntut kenaikan upah. Dan sampai saat ini aksi masalah upah ini belum mencapai titik temu.

Namun, pemecatan sepihak ini memang telah mencoreng hubungan industrial di Indonesia. Sudiro tidak melakukan satu hal pun yang tercatat pada pasal 158 ayat 1. Dan ini tidak semestinya terjadi di negara hukum seperti Indonesia.

Berbeda dengan kasus Mandala yang terpaksa mem-PHK sebagian besar karyawan karena masalah keuangan. Hal ini memang lumrah dan merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Pasal 164 ayat 1 menerangkan bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan mengalami kerugian. Dan memang itulah yang terjadi pada Mandala, pemutusan hubungan kerja damai.

Kasus Bakrie Life merupakan kasus yang harusnya dijadikan para legislatif untuk membahas ulang undang-undang ketenagakerjaan. Pasal 156 ayat 1 sampai 5 membahas secara rinci perhitungan upah dan penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan kepada karyawan. Tapi tidak ada satu ayatpun yang menegaskan bahwa pesangon harus dibayar tunai. Kata diwajibkan membayar pada ayat 1 tidak menerangkan bahwa pesangon harus dibayar tunai. Membayar bisa menjadi ambigu mengingat ragam alat pembayaran yang biasa dilakukan oleh kita. Alat pembayaran yang berlaku di masyarakat ada beragam;  uang, cek, giro, transfer dan lain-lain.

Pengadilan hubungan industrial menyalahkan Bakrie Life dengan dalil surat hutang hanya berlaku bagi hubungan perusahaan dengan investor. Pengadilan hubungan industrial tidak menyalahkan Bakrie Life sepenuhnya karena tidak ada satupun ayat yang dilanggar. Oleh karena itu, kasus Bakrie Life sebaiknya dijadikan acuan untuk mengulas undang-undang ini.

Ketiga kasus yang saya bawa hanyalah segelintir dari sekian banyak kasus PHK ataupun hubungan industrial lain yang terjadi di Indonesia. Gresik merupakan salah satu kota dengan kasus PHK yang cukup tinggi, 110 kasus terjadi tiap tahun[1]. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gresik angka kasus PHK perorangan mencapai angka 90 hingga 110 per tahun mulai tahun 2008.

Peran Public Relations

Public relations dalam perusahaan memegang peran yang cukup vital dalam pembentukan hubungan industrial harmonis. Karyawan merupakan salah satu publik dalam kegiatan public relations. Dan public relations bertanggung jawab atas segala komunikasi yang terjalin antara perusahaan (manajemen) dengan karyawan.

Moore (2005) menyatakan bahwa landasan bagi hubungan karyawan yang baik adalah sebagai berikut:

1)      Memberikan pekerjaan yang teratur,

2)      Kondisi pekerjaan yang baik,

3)      Upah memadai,

4)      Kesempatan memperoleh kemajuan,

5)      Penghargaan terhadap prestasi,

6)      Pengawasan yang baik,

7)      Kesempatan mengemukakan pendapat.

Landasan-landasan tersebut dapat ditempuh dengan sistem manajemen terbuka (open management). Dengan sistem manajemen terbuka, arus lalu lintas komunikasi antara karyawan dengan pimpinan akan lebih padat dan lancar. Pihak pimpinan tidak boleh lagi memandang karyawan sebagai mesin/robot yang hanya cukup dengan perintah, tapi juga harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehendak, kepuasan kerja, keluhan dan lain-lain.

Ruslan (2006) menyatakan bahwa hubungan kepegawaian (employee relations) tidak dilihat dalam pengertian yang sempit, yaitu sama dengan hubungan industrial yang hanya menekankan pada proses “produksi” dan upah. Hubungan tersebut lebih dipengaruhi oleh hubungan komunikasi internal antara karyawan dengan karyawan, dan hubungan antara karyawan dengan manajemen.

Dengan diberlakukannya manajemen terbuka, produktivitas perusahaan akan meningkat –secara kualitas ataupun kuantitas. Pencapaian produktivitas itu bukan hanya merupakan hasil kerja keras dari pihak pekerjanya, tetapi juga berkaitan dengan hasil motivasi dan prestasi para pekerja yang bersedia dengan penuh semangat, memiliki kebanggaan, berdisiplin tinggi serta mampu mencapai pencapaian kerja yang efektif dan efisien.

Menurut Alvie Smith (dalam Cutlip, Center dan Broom : 2009) ada dua faktor yang mempengaruhi komunikasi internal dengan karyawan dan menambah rasa hormat manajemen terhadap salah satu fungsi humas:

1)      Manfaat dari pemahaman, teamwork, dan komitmen karyawan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Aspek positif perilaku karyawan ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi internal yang efektif di seluruh organisasi.

2)      Kebutuhan untuk membangun jaringan komunikasi manajer yang kuat, yang membuat setiap supervisor di semua level dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan karyawannya. Kebutuhan ini lebih dari sekadar menciptakan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan tetapi juga harus memuat informasi bisnis dan isu publik yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan.

Bentuk komunikasi dua arah yang terjalin secara efektif dipercaya dapat membebaskan karyawan untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan serta keluhan. Dan komunikasi dua arah pun dapat menjadi saluran yang tepat bagi perusahaan untuk menyampaikan visi, misi dan beberapa kebijakan. Dengan cara ini maka kebutuhan karyawan dan kebutuhan manajemen akan menemukan titik terang demi efesiensi dan pencapaian tujuan organisasi.

Komunikasi Internal : Media Pembinaan Hubungan Baik dengan Karyawan

Seperti yang sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa industrial peace dapat dicapai dengan pembinaan hubungan baik antara pimpinan dengan karyawan,  yaitu dengan pemberlakuan manajemen terbuka. Komunikasi internal perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi dari manajemen kepada karyawan dan komunikasi karyawan kepada manajemen.

Komunikasi internal bentuk pertama dapat berupa pidato, sistem informasi melalui sms ataupun internet, rapat manajemen-karyawan, program televisi internal, majalah karyawan, papan pengumuman dan berbagai bentuk lainnya. Masing-masing tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Bentuk komunikasi lisan –pidato, rapat- lebih efektif untuk menyampaikan informasi yang cepat basi dan komunikasi cetak untuk menyampaikan informasi yang lebih komplek dan padat –seperti penyebaran budaya organisasi-.

Komunikasi dari karyawan kepada manajemen dapat berupa penelitian sikap karyawan, keluhan karyawan, partisipasi karyawan dalam acara-acara perusahaan ataupun percakapan informal dengan pengawas/pimpinan. Suatu kebijaksanaan manajemen terbuka memberi kesempatan kepada karyawan  untuk membicarakan kebijaksanaan  dan pelaksanaan perusahaan dengan manajemen. Keinginan dari sebagian pengawas/pimpinan untuk mendengarkan karyawan akan meningkatkan komunikasi dan pengertian.

Bentuk komunikasi yang dijalankan tentunya akan beragama pada setiap organisasi. Hal ini bergantung pada budaya organisasi tersebut. Bagi organisasi yang biasa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan manajemen tertutup tentu harus merubah secara radikal budaya tersebut. Dan perubahan ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan.

Budaya organisasi merupakan hal yang membedakan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi mendefinisikan nilai dan norma  yang dipakai oleh pembuat  keputusan di dalam organiasi. Pandangan dan budaya organisasi mendefinisikan rentang tanggapan yang tersedia dalam situasi isu tertentu. meskipun seringkali tidak dibicarakan, budaya organisasi sangat mempengaruhi bagaimana perilaku didefinisikan dalam organisasi.

  

Daftar Pustaka

Moore, Frazier. 2005. Humas : Membangun Citra dengan Komunikasi. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi : Konsep dan Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Cutlip, Center dan Broom. 2009. Effective Public Relations. Jakarta : Prenada Media Grup.

---

[1] http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2011/10/16/110-kasus-phk-setiap-tahun-di-gresik

PHK : Antara Realita dan Undang-undang (Chapter 1)

Pemecatan Sudiro dan Kasus PHK Lainnya

Sudiro, merupakan salah satu penggerak demonstrasi karyawan PT. Freeport Indonesia (Freeport) yang akhirnya di PHK. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba saja manajemen Freeport memecat Sudiro. Aksi ini pun telah menyisakan pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Apakah Sudiro dipecat lantaran memprakarsai gerakan demonstrasi karyawan Freeport?

Sudiro yang sejak awal terus-menerus mempertanyakan peningkatan kesejahteraan kepada pihak manajemen telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi karyawan Freeport lainnya. Empat Juli 2011 merupakan tonggak perjuangan karyawan Freeport (non-staff) dalam memperjuangkan hak kesejahteraan mereka –sekaligus memperjuangkan nasib Sudiro-.

Kasus Sudiro ini bukanlah satu-satunya kasus PHK yang terjadi di tahun 2011. Tiga belas Januari 2011, maskapai penerbangan Mandala menghentikan operasinya karena lilitan utang. Maskapai ini terlilit utang mencapai Rp. 2,45 triliun kepada kreditur konkruen yang jumlahnya ratusan dan utang ke kreditur separatis, Bank Victoria sejumlah Rp. 54,14 Miliar[1].

Lilitan utang ini memaksa PT. Mandala Airlines untuk “merumahkan” sejumlah karyawannya. Tentu saja pemecatan ini masih bisa diterima oleh karyawan lantaran alasan Mandala memecat ratusan karyawan adalah ketidakmampuan secara finansial.

Namun, ternyata permasalahan Mandala tidak berhenti begitu saja. Kerelaan karyawan untuk dirumahkan ternyata tidak membuat Mandala lepas dari masalah. Masalah terbesar justru datang dari konsumen. Konsumen yang sudah terlanjur membeli tiket Mandala meminta ganti rugi melalui refund.

Dan inilah yang membuat manajemen Mandala pusing tujuh keliling. Selain memikirkan bagaimana caranya untuk membayar hutang, Mandala juga harus memikirkan proses refund kepada konsumen. Alhasil, manajemen Mandala meminta waktu 45 hari –sejak penghentian operasional- untuk mengembalikan uang tiket konsumen.

Kasus PHK PT. Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) lebih menarik lagi. Mei 2011 perusahaan ini terpaksa mem-PHK 80 karyawan lantaran ketidakmampuan finansial. Perusahaan ini tidak mampu membayar produk asuransi berbasis investasi dengan nama Diamond Investa sebesar Rp. 360 Milliar. Sesuai SKB, manajemen Bakrie Life menawarkan skema pengembalian dana pokok sebesar 25% di 2010, 25% di 2011 dan sisanya 50% di 2012. Karena ini perusahaan tidak lagi memiliki uang tunai.

Dan 80 karyawan tersebut terkena cipratan kesialan Bakrie Life, mereka harus menerima pesangon berupa surat hutang[2]. Manajemen berjanji akan membayarkan surat hutang itu dengan uang tunai jika telah memiliki dana tunai. Merasa diperlakukan tidak adil, karyawan Bakrie Life mengajukan kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jalan ini pun ditempuh setelah serikat pekerja  mengirimkan surat beberapa kali kepada pihak manajemen, namun tidak ada tanggapan sedikitpun. Akibat kasus ini, Bakrie Life terancam dicabut izin usaha oleh Bapepam-LK.

PHK: Tinjauan Undang-Undang

Kasus PHK memang seringkali menghiasi hubungan industrial antara manajemen dengan karyawan. Namun, PHK tidak dibenarkan untuk sering dilakukan oleh perusahaan. PHK bersifat ‘makruh’, artinya boleh saja dilakukan tapi tidak dianjurkan. Melalui Undang-undang nomor 13 tahun 2003, pemerintah telah melindungi hak-hak pekerja termasuk Pemutusan Hubungan Kerja.

Bab 12 undang-undang ini dikhususkan berbicara mengenai pemutusan hubungan kerja. Aturan main sudah dijelaskan secara rinci pada bab ini. Misalnya ruang lingkup PHK, yaitu pada badan usaha yang berbadan hukum atau tidak (pasal 150). Dijelaskan lebih rinci lagi kepemilikan badan hukum tersebut serta terdapat ketentuan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain. Itu artinya PHK berlaku pada ikatan kerjasama antara majikan dengan karyawan. Ikatan kerjasama antara majikan dengan karyawan tergambar jelas pada kata membayar upah dan mempekerjakan.

Namun, PHK sangat tidak dianjurkan. Pasal 151 menerangkan dengan jelas bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat/buruh, buruh dan pemerintah dengan segala upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Benar-benar rangkaian kata yang manis untuk melindungi kelangsungan hidup para pekerja. Di negara yang angka pengangguran cukup tinggi –seperti Indonesia- PHK memang menjadi hal yang sangat menakutkan. Misalnya saja pada krisis moneter yang melanda Indonesia. Beberapa perusahaan harus merumahkan sebagian besar karyawannya lantaran ketidakmampuan bertahanan hidup di nuansa krisis.

Namun, apakah benar upaya pencegahan PHK telah terwujud dalam kehidupan nyata? Majikan, karyawan dan pemerintah merupakan ‘tiga serangkai’ yang terlibat dalam lingkup ketenagakerjaan ini. Karyawan tidak memiliki peran yang cukup besar dalam realisasi pasal ini. Karena PHK merupakan kuasa perusahaan serta pengawasan pemerintah.

Pasal 153-155 dengan sangat jelas memberi batasan mengenai PHK. Namun, aksi Freeport memecat Sudiro karena telah memprakarsai aksi mogok karyawan tidak bisa diterima begitu saja. Upaya Sudiro memperjuangkan kesejahteraan karyawan Freeport jelas tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang disebut dalam pasal 158. Sudiro justru sedang melakukan aktivitas serikat pekerja.

Kasus Sudiro ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi seperti yang ditempuh karyawan Bakrie Life. Kedua lembaga ini memang sudah seharusnya memposisikan diri mereka sebagai mediator pada kasus-kasus hubungan industrial. Tapi tidak terjadi pada kasus Sudiro.

Sudiro dipecat secara sepihak oleh perusahaan. Aktivitas Sudiro dianggap memprovokasi karyawan lain untuk menuntut kesejahteraan. Dan memang aksi Sudiro ini cukup berhasil. Sudiro telah berhasil membangunkan naga tidur. Semua karyawan Freeport (non-staff) pada akhirnya mogok kerja menuntut kenaikan upah. Dan sampai saat ini aksi masalah upah ini belum mencapai titik temu.

Namun, pemecatan sepihak ini memang telah mencoreng hubungan industrial di Indonesia. Sudiro tidak melakukan satu hal pun yang tercatat pada pasal 158 ayat 1. Dan ini tidak semestinya terjadi di negara hukum seperti Indonesia.

Berbeda dengan kasus Mandala yang terpaksa mem-PHK sebagian besar karyawan karena masalah keuangan. Hal ini memang lumrah dan merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Pasal 164 ayat 1 menerangkan bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan mengalami kerugian. Dan memang itulah yang terjadi pada Mandala, pemutusan hubungan kerja damai.

Kasus Bakrie Life merupakan kasus yang harusnya dijadikan para legislatif untuk membahas ulang undang-undang ketenagakerjaan. Pasal 156 ayat 1 sampai 5 membahas secara rinci perhitungan upah dan penghargaan masa kerja yang harus dibayarkan kepada karyawan. Tapi tidak ada satu ayatpun yang menegaskan bahwa pesangon harus dibayar tunai. Kata diwajibkan membayar pada ayat 1 tidak menerangkan bahwa pesangon harus dibayar tunai. Membayar bisa menjadi ambigu mengingat ragam alat pembayaran yang biasa dilakukan oleh kita. Alat pembayaran yang berlaku di masyarakat ada beragam;  uang, cek, giro, transfer dan lain-lain.

Pengadilan hubungan industrial menyalahkan Bakrie Life dengan dalil surat hutang hanya berlaku bagi hubungan perusahaan dengan investor. Pengadilan hubungan industrial tidak menyalahkan Bakrie Life sepenuhnya karena tidak ada satupun ayat yang dilanggar. Oleh karena itu, kasus Bakrie Life sebaiknya dijadikan acuan untuk mengulas undang-undang ini.

Ketiga kasus yang saya bawa hanyalah segelintir dari sekian banyak kasus PHK ataupun hubungan industrial lain yang terjadi di Indonesia. Gresik merupakan salah satu kota dengan kasus PHK yang cukup tinggi, 110 kasus terjadi tiap tahun[3]. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Gresik angka kasus PHK perorangan mencapai angka 90 hingga 110 per tahun mulai tahun 2008.

---

[1] http://m.detik.com/read/2011/04/10/182158/1612880/kasus-phk-karyawan-mandala-buat-konsumen-makin-pesimis

[2] http://m.detik.com/read/2011/05/19/121451//1642374/5/bayar-pesangon-pakai-surat-utang

[3] http://surabaya.tribunnews.com/m/index.php/2011/10/16/110-kasus-phk-setiap-tahun-di-gresik

Krisis Public Relations

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan krisis sebagai keadaan yang berbahaya; parah sekali, keadaan yang genting serta keadaan suram. Kata krisis memang identik dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Krisis moneter telah menyebabkan negeri ini mengalami kebangkrutan. Pemutusan hubungan kerja terjadi dimana-mana, perusahaan-perusahaan besar yang diharapkan mampu menjadi tumpuan ekonomi ternyata malah banyak yang bangkrut. Tapi krisis ini justru menjadi pemicu munculnya ‘Indonesia Baru’. Masyarakat menjadi tergerak untuk melepaskan keresahan mereka akan ketidakpuasan rezim Orde Baru.

Krisis ekonomi global, krisis perbankan, krisis moral ataupun krisis lainnya memang menyiratkan sesuatu yang buruk dan tidak direncanakan. Krisis juga seringkali melanda perusahaan –besar ataupun kecil-. Misalnya saja kasus Tylenol yang menimpa Johnson & Johnson pada tahun 1982. Lusinan kapsul terkontaminasi zat sianida. Tujuh orang yang meminum kapsul tewas segera (Putra dalam Ardianto, 2011). Sebagai produsen, Johnson & Johnson langsung menarik kembali obat tersebut dengan biaya mencapai lebih dari 100 juta dolar.

Apa sebenarnya krisis jika dipandang dalam konteks public relations? Fearns-Banks  menyatakan bahwa krisis adalah situasi atau kejadian besar dengan dampak negatif yang secara potensial mempengaruhi sebuah organisasi atau industri, termasuk publik, produk, jasa atau nama baik (dalam Ardianto, 2011). Definisi ini menekankan bahwa krisis memiliki kecenderungan berdampak negatif pada perusahaan. Biaya penarikan produk sebesar 100 juta dolar oleh Johnson & Johnson serta penurunan nama baik tentu dampak negatif dari krisi Tylenol.

Holsti mendefinisikan krisis sebagai situasi-situasi yang ditandai dengan keterkejutan dan mengancam nilai-nilai penting, serta membuat keputusan dalam waktu singkat (dalam Ardianto, 2011). Kemunculan memang sulit diprediksi dan selalu membuat kejutan. Serta penanganan krisis memang membutuhkan waktu yang singkat. Krisis tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena berdampak negatif pada perusahaan. Tell it all and Tell it fast merupakan kunci penanganan krisis yang baik (Seitel dalam Ardianto, 2011).

White dan Mazur (dalam Baines, Egan dan Jefkins, 2004) mendefinisikan krisis kedalam tiga karakteristik, yaitu (1) Mengancam kelangsungan hidup, keselamatan dan keberadaan organisasi/perusahaan, (2) Para pengambil kebijakan harus bergerak cepat untuk menyelesaikan krisis, (3) Tekanan (stress) dirasakan oleh pihak yang diberi tanggung jawab menyelesaikan krisis. Dampak negatif, waktu penyelesaian cepat dan tekanan merupakan ciri khas krisis yang dapat terjadi pada perusahaan. Februari 2011 Toyota terpaksa harus me-recall sebanyak 2,17 juta kendaraan lantaran masalah pada pedal gas. Kebijakan ini diambil setelah mendapat laporan beberapa kecelakaan pada kendaraan Toyota yang diakibatkan oleh macetnya pedal gas. Proses recall ini memang merupakan kebijakan yang tepat sebelum terjadi dampak yang lebih besar lagi.

Lerbinger (dalam Tench dan Yeomans, 2006) mengkategorikan krisis berdasarkan dua faktor penyebab, yaitu kegagalan manajerial serta tekanan lingkungan. Kedelapan kategori tersebut adalah (1) Alam, misalnya saja kasus tsunami Jepang yang menyebabkan pabrik Honda dan Nissan merugi besar. (2) Teknologi, product recall pada Toyota merupakan salah satu kegagalan teknologi yang menyebabkan krisis, (3) Konfrontasi, kasus boikot oleh konsumen karena Shell Oil ingin menenggelamkan kilang minyak di Brent Spar, (4) Tekanan dari luar. Tekanan ini biasanya berasal dari pihak yang dikecewakan oleh perusahaan atau komunitas yang tidak setuju dengan aksi perusahaan, (5) Ketidakseimbangan nilai pada manajemen, misalnya kasus Barings Bank yang bangkrut lantaran dana nasabah dipergunakan tidak semestinya oleh manajemen, (6) Penipuan, bisa dilakukan oleh manajemen ataupun oleh pihak luar. Misalnya saja manajemen nakal yang mencantumkan pajak penghasilan karyawan lebih besar dari nilai yang ditentukan oleh pemerintah, (7) Kenakalan manajemen, kasus kenakalan manajemen Enron merupakan kasus nyata yang cukup merisaukan perusahaan dank klien mereka, dan (8) Ekonomi dan bisnis, kemunculan industri IT ternyata telah mempengaruhi gaya manajemen ataupun pelayanan perusahaan-perusahaan di dunia.